http://www.slideshare.net/ahmaddyusuf/kerja-sama-pemerintah-dengan-swasta?from_action=saveProyek Pembangunan Infrastruktur yang Melibatkan Pemerintah dan Perusahaan Swasta
Infrastruktur
publik dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk
menjalankan kegiatan ekonomi dan masyarakat, yakni sebagai pendukung aktivitas
ekonomi dan sosial suatu negara. Infrastukur publik dapat dapat dibagi menjadi
infrastruktur ekonomi (seperti fasilitas transportasi dan utilitas jaringan air
dan listrik) dan infrastruktur sosial (seperti sekolah, rumah sakit,
perpustakaan dan rumah tahanan). Infrastruktur publik juga dapat dibedakan
menjadi hard infrastructure, yakni yang melibatkan penyediaan
gedung-gedung dan fasilitas fisik lainnya, dan soft infrastructure,
yakni terkait penyediaan pelayanan atau jasa.
Pemerintah
memainkan peran penting dalam penyediaan infrastruktur publik dengan alasan
bahwa:
- Sektor swasta tidak dapat
memperhitungkan eksternalitas yakni manfaat ekonomi dan sosial, oleh
karena itu diperlukan keterlibatan sektor publik.
- Tanpa keterlibatan pemerintah,
infrastruktur yang seharusnya tersedia bebas untuk semua orang tidak akan
dibangun, terutama dimana ini melibatkan jaringan seperti jalan raya atau
pelayanan seperti lampu penerangan jalan.
- Persaingan dalam penyediaan
infrastruktur mungkin tidak efisien, dan monopoli penyediaannya
membutuhkan beberapa bentuk kontrol publik.
- Bahkan dimana persaingan
dimungkinkan, sektor publik harus tetap menyediakan merit goods,
yakni sesuatu yang sebaliknya akan kurang disediakan seperti sekolah, bagi
yang kaya akan dapat membayar sekolah swasta, tapi yang miskin tidak dapat
memperoleh pendidikan.
- Infrastruktur membutuhkan
sebuah investasi awal yang tinggi yang hanya pengembalian jangka sangat
panjang yang dapat diharapkan. Merupakan hal yang sulit untuk mengumpulkan
modal swasta untuk investasi ini tanpa dukungan dari sektor publik.
Pemerintah
dalam menjalankan peranannya senantiasa berupaya menyediakan barang dan
pelayanan yang baik untuk warganya terutama dalam penyediaan infrastruktur.
Penyediaan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah bagi warga
negaranya karea infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai public goods
tetapi lebih kepada economic goods, oleh karena itu, pemerintah memiliki
kepentingan untuk membangun infrastruktur yang penting bagi masyarakat.
Pembangunan
infrastruktur sendiri dapat dilakukan dengan berbagai pola antara lain:
- Proyek Pemerintah Pusat/Daerah
yang dibiayai oleh APBN/APBD. Pembangunannya dilaksanakan oleh
BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya bisa melalui:
- Rupiah murni, atau
- Pinjaman/hibah luar negeri
(lembaga multilateral/ bilateral/kredit ekspor), biasanya disertai dengan
rupiah pendamping
- Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai
oleh anggaran perusahaan sesuai dengan RKAP yang disetujui oleh Meneg
BUMN/Pemda.
- Proyek Kerjasama
Pemerintah-Swasta (Konsesi), yang dibiayai oleh modal investor swasta,
pinjaman perbankan/pasar modal domestik dan luar negeri. Peran Pemerintah
hanya memberikan dukungan untuk proyek yang kurang menarik minat swasta,
tetapi mempunyai kelayakan ekonomi yang tinggi.
Hal itu dikemukakan Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas tentang High Speed Train dan LRT di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2015). "Untuk mendukung terutama di Jabodetabek saya kira sudah berkali-kali saya sampaikan di Jabodetabek saya kira secara organisasi itu sangat diperlukan seperti di negara-negara lain yang namanya land transportation autority (LTA)," katanya.
Jokowi mengatakan LTA harus segera dibentuk sehingga otoritas yang berwenang dan berkuasa menjadi jelas. "Sehingga keputusan-keputusan itu tidak harus setiap saat kita rataskan seperti ini tetapi bisa diputuskan di dalam organisasi Jabodetabek land transportation otority," katanya.
Jokowi menjelaskan rencana membangun moda transportasi massal tidak boleh semakin terlambat. Soalnya, selain mahal, keterlambatan pembangunan menurut Jokowi akan menyulitkan dalam pembangunan
"Saya kira sebagai contoh MRT di Jakarta, perencanaan sudah 26 tahun tetapi karena terlambat diputuskan sehingga saat pembangunan sekarang, yang pertama juga sulit dalam pembangunannya karena kota sudah sangat padat dan kedua juga mahal karena ada pembebasan lahan," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan sekarang ini, pemerintahan DKI Jakarta juga sangat
merasakan mahalnya pembelian dan pembebasan lahan. Padahal kereta api
merupakan muda transportasi yang efisien dengan harga yang murah. Itu
sebabnya, pembangunan transportasi kereta api menurut Jokowi harus
diprioritaskan pembangunannya.Tingkat kemacetan Jakarta yang semakin tinggi, menuntut
adanya pembenahan transportasi dan infrastruktur jalan yang lebih memadai.
Termasuk dengan mengoptimalkan fungsi kereta yang berfungsi sebagai angkutan
massal andalan masyarakat.
Selain itu, busway yang selama ini cukup efektif menjadi
angkutan publik, juga diharapkan diusulkan memiliki dua jalur, dari satu jalur
yang telah ada sebelumnya.
“Perlu adanya penanganan khusus untuk mengatasi kemacetan,
salah satunya yaitu mengoptimalkan kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek serta
penambahan dua jalur busway. Upaya tersebut merupakan salah satu dari 17
langkah instruksi Wakil Presiden tentang penanganan transportasi Jabodetabek,”
ujar Tulus Hutagalung, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan
wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (21/12/2010).
Optimalisasi kedua angkutan publik itu, masuk dalam
perencanaan pembentukan Jabodetabek Transportation Policy Authority (JTPA)
bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Japan International
Cooperation Agency (JICA).
Pembentukan JTA tersebut diusulkan oleh Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian bersama para pakar transportasi dari Jepang
serta sejumlah sekretaris daerah di Indonesia. Mengingat pertumbuhan kendaraan
bermotor di Jabodetabek hingga saat ini sangat tinggi.
Berdasarkan hasil Study on Integrated Transportation Master
Plan (SITRAMP) menunjukkan, kepemilikan mobil mencapai dua kali lipat lebih
tinggi dari tahun 2.000 dan untuk sepeda motor mencapai empat kali lipat.
Menurutnya, permasalahan kemacetan adalah tanggung jawab
berbagai pihak, sehingga diperlukan penanganan yang terintegrasi. Saat ini
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama JICA juga tengah
melaksanakan program Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration
(JUTPI).
Hasil dari JUTPI tersebut adalah sarana untuk semua pihak
terkait dengan penanganan permasalahan transportasi Jabodetabek untuk saling
bertukar ide dan secara bersama merumuskan rencana transportasi ke depan
terutama yang berkaitan dengan pembentukan Otoritas Transportasi Jabodetabek.
Source:
http://nasional.kompas.com/read/2010/12/22/09531152/sitemap.html
http://www.slideshare.net/ahmaddyusuf/kerja-sama-pemerintah-dengan-swasta?from_action=save
Tidak ada komentar:
Posting Komentar